Bagikan:

Sebelum ke Jakarta, Korban 65-66 Diinterogasi Intel Militer

Interogasi tersebut dilakukan Kodim Pemalang, Pati, Cilacap atas perintah komando pusat

BERITA | NASIONAL

Kamis, 14 Apr 2016 13:02 WIB

Author

Ria Apriyani

Sebelum ke Jakarta, Korban 65-66 Diinterogasi Intel Militer

Foto ANTARA

KBR, Jakarta - Sejumlah korban kejahatan HAM 1965-1966 diawasi Intel militer sebelum menghadiri pertemuan untuk menyikapi pelaksanaan simposium nasional tragedi tersebut di Jakarta. Menurut Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) Bedjo Untung, korban yang berasal dari Pemalang, Pati dan Cilacap diinterogasi sebelum menuju Ibukota.

"Pemerintah atau negara khususnya militer jangan lagi melakukan represi atau ancaman terhadap kami. Kami sangat-sangat kecewa karena sampai hari ini para korban 65 setiap kali mengadakan pertemuan itu selalu diancam. Kami mengadakan ini pun ada ancaman-ancaman," ungkap Bedjo kepada KBR, Kamis (14/4/2016).

Ketua YPKP 65 Pemalang, Agus Wijoyo mengaku sempat ditemui Intel Kodim beberapa hari sebelum ke Jakarta. "Saya kaget ketika Intel itu tahu ada kegiatan 14,15,16. Klarifikasi ke saya. Padahal saya belum tahu tempatnya. Beliau malah tahu lebih dulu dari saya," ungkap Agus.

Saat itu, Agus ditanyai seputar kegiatan. Mulai dari tujuan, apa yang akan dilakukan, hingga siapa saja yang akan datang. Dia sendiri mengatakan selama ini hubungan dengan militer di Pemalang terbilang baik. Namun berdasarkan cerita pihak Kodim kepada Agus, pemeriksaan dilakukan atas instruksi markas pusat. "Mereka mengeluh ke saya. Katanya diinstruksikan sama pusat. Katanya kalau mau ngelakuin, dalam hati juga ga enak. Kalau enggak, itu perintah."

Hari ini, selama tiga hari korban 65 akan melakukan pertemuan guna menyikapi simposium nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965” yang akan digelar Senin pekan depan. Simposium ini disokong Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Simposium ini rencananya akan dihadiri korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Para korban 65 ini berharap Pemerintah segera menyelesaikan kasus kejahatan HAM ini. Salah satu korban asal Pare-Pare bernama Abdul Samid S. Amar mengaku sudah lelah dengan stigma eks tapol yang ditempelkan padanya. "Saya ini sudah tua. Mau nama saya dibersihkan. Bukan sebagai bekas tahanan. Saya dulu enggak tahu kenapa nama saya bisa ada di daftar terus ditangkap," ungkapnya.

Abdul bersama 40 laki-laki lain ditangkap tanpa penjelasan. Mereka kemudian dipaksa bekerja sebagai pembantu di rumah seorang Sersan tanpa gaji. Jika menolak, mereka dipukuli. Abdul baru bebas setelah diberi surat pembebasan pada 1977.

Senin nanti, ia bersama korban lainnya berencana menyuarakan tragedi yang mereka alami di hadapan Pemerintah. Mereka tegas meminta rehabilitasi umum dan proses peradilan terhadap pelakunya. Sedangkan, Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan gencar mengangkat wacana penyelesaian kasus ini melalui jalur nonyudisial.

Editor: Damar Fery Ardiyan 

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Most Popular / Trending